main menu

Seminar Proposal Kajian “Pengaruh Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Terhadap Kinerja PNS di Lingkungan Pemprovsu”

Seminar Proposal Kajian “Pengaruh Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Terhadap Kinerja PNS di Lingkungan Pemprovsu”

Medan, 22/02/2019. Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang diterima oleh PNS di lingkungan Pemprovsu selama ini belum pernah dikaji seberapa besar efek dan pengaruhnya terhadap kinerja PNS itu sendiri. Oleh karena itu, para fungsional peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu mengusulkan untuk diajukannya kajian mengenai “Pengaruh Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) terhadap kinerja PNS di lingkungan Pemprovsu” dan dalam rangka tahapan penelitian tersebut, seminar proposal kajian tersebut diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2019 di ruang rapat Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu.


Persoalan TTP ini merupakan persoalan kompleks dan memerlukan rumusan yang tepat dalam formulasinya. Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan oleh para peneliti Balitbang rovsu kepada beberapa UPT yang ada di OPD Provsu diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan menyangkut TTP tersebut. Masalah tersebut diantaranya adalah pemberian TTP saat ini belum diatur menurut kelas jabatan dan belum dibagi menurut beban kerja, selanjutnya adalah adanya pemotongan besaran TTP yang diterima akibat PNS mengambil cuti tahunannya, sedangkan cuti tahunan itu sendiri adalah hak dari PNS. Masalah lainnya adalah masih sulit untuk menilai kualitas pekerjaan fisik, karena banyak faktor yang mempengaruhi kualitas kerja, di beberapa UPT diketahui bahwa beban kerja tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang tergolong masih minim, minimnya sarana dan prasarana atau fasilitas dalam melaksanakan pekerjaan juga mempengaruhi kinerja dari PNS, pembayaran TTP di beberapa OPD seringkali tertunda hingga 3 bulan dan rasio antara PNS pria dan wanita yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, demikian dipaparkan DR. Joni Sitorus dalam pemaparannya.


OPD yang diundang dalam seminar proposal penelitian ini diantaranya adalah perwakilan dari Rumah Sakit Umum Haji Provsu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provsu, Dinas Sosial, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (PSDA), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPSTP) Provsu. OPD-OPD tersebut turut mengutarakan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing OPD, diantaranya seperti: kurangnya kontrol dan pengawasan dari pimpinan terhadap kinerja bawahan, pemberian TTP belum objektif menurut beban kerja, contoh di Rumah Sakit Umum Haji dokter spesialis belum mendapatkan TTP, PNS seringkali tidak ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya, misalnya perawat yang ditugaskan menjadi bendahara, hal ini dipaparkan oleh perwakilan dari Rumah Sakit Umum Haji. Selain itu, saran dan masukan pun disampaikan oleh Bapak Turnip perwakilan dari BP2RD agar lembur turut dijadikan komponen dalam penghitungan TTP, selanjutnya ditambahkan oleh Pak Aritonang yang juga perwakilan BP2RD agar penelitian ini memiliki parameter yang jelas dalam penilaian kinerja pegawai, dan agar hasil penelitian ini nantinya turut disosialisasikan ke pemerintah pusat.


Saran dan masukan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti Balitbang dalam melakukan penelitian terkait TTP sehingga memperoleh hasil penelitian yang optimal dan menjadi dasar bagi BKD dalam penyusunan peraturan pemberian TTP bagi PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang lebih efektif dan efisien. (RA)