Sejarah Ringkas

Pemerintah Daerah dapat menentukan berbagai kebijakan sesuai kewenangan yang diembannya. Pemerintah Daerah diharapkan akan mampu merumuskan berbagai kebijakan untuk melakukan berbagai terobosan dalam upaya memajukan daerahnya.

 

adada askdhasldn aisdo;as udnlasudsoaldas Salah satu kebijakan yang didelegasikan itu adalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, khususnya pada Pasal 20 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berfungsi menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek.

 

Menyikapi perkembangan tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang bertugas membantu Gubernur dibidang penelitian dan pengembangan. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan Pemprovsu akan dapat merumuskan berbagai prioritas serta kerangka kebijakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Iptek yang didasari oleh hasil penelitian dan pengembangan.

 

Pada awalnya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 611.1-434.K/Tahun 2002, tanggal 18 Juni 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Namun secara efektif Balitbang Provsu melakukan tugas operasionalnya pada bulan Agustus 2002 setelah diisi oleh jabatan struktural pada bulan Juli 2002.

 

Sejalan dengan perkembangannya Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara masih terus memberikan eksistensi dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian didukung berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 60 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

 

Selain itu dalam rangka pengembangan kapasitas kelitbangan dan menuju terwujudnya kreatifitas inovasi dan daya saing daerah di Provinsi Sumatera Utara, maka Balitbang Provsu secara teknis dalam operasional pelaksanaan kegiatannya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Kelitbangan dan Inovasi Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengingat pentingnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, dan memahami terhadap isu-isu strategis yang terus berkembang sejalan dengan reformasi dan otonomi daerah yang telah berdampak pada perubahan dan dinamika tatanan sosial, ekonomi dan politik, keberadaan dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan terutama dalam segenap penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

 

Dengan demikian, keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara sekarang ini diharapkan akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya serta meningkatkan peran sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah, serta dapat diadikan sebagai think tank dalam mengkritisi berbagai permasalahan yang berkembang untuk selanjutnya menghasilkan rumusan kebijakan yang strategik dan menjadi lembaga profesional yang berbasis kompetensi akademis yang mampu melakukan interaksi dan kerjasama dengan berbagai pihak pemerintah lainnya maupun non pemerintah.