Terbentuk berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/635/KPTS/2014 tanggal 5 September 2014 tentang penetapan Dewan Riset Daerah Sumut periode 2014-2019.
 
Latar Belakang
Pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD) oleh Pemerintah Daerah secara eksplisit diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. Dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, secara menciptakan iklim dan kondusif bagi pertumbuhan secara sinergi unsur kelembagaaan, sumber dan jaringan iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sisnas P3 Iptek. Untuk mendukung fungsi tersebut, Pemerintahan Daerah membentuk DRD yang mewakili masyarakat dari unsur kelembagaan iptek di daerahnya.
 
Tugas Pokok DRD
  • Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di bidang iptek;
  • Mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah-daerah lain.
Fungsi dan Peran DRD
Sebagai lembaga nonstruktur yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, DRD mempunyai fungsi dan peran :
1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka :
  • Pemetaan kebutuhan iptek;
  • Mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
  • Menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan iptek;
  • Pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan permasalahan riset dan iptek.
2. Sebagai gudang pakar (brain trust), DRD berperan secara aktif untuk :
  • Mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah;
  • Secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
3. Sebagai kelompok ilmuan, DRD dapat berperan sebagai :
  • Kelompok penjagaan (sounding board) untuk menguji pelaksanaan kebikjakan iptek;
  • Pendukung moral (moral support) utnuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan iptek yang perlu diprioritaskan.