Hasil penelitian Sinergitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Sumatera Utara didiskusikan di ruang rapat Kantor Balitbang Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (18/12).

Diskusi itu dipimpin Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu, Erwinsyah SH. MH.

Hadir dalam diskusi itu antara lain Kabid Pemerintah Desa Dinas PMD Sergai, Pangulu dan Maujana Nagori Tanjung Hataran Kecamatan Bandar Haluan Kabupaten Simalungun, Pangulu dan Maujana Nagori Bukit Rejo Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, Kades dan BPD Desa Sialangbuah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Kades dan BPD Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang, Kades dan BPD Desa Medan Estate Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang, dan Kasubbag PMD Kabupaten Langkat.

Dalam diskusi itu tim peneliti Dr Ramlan didampingi Dr Leylia Khairani memaparkan hasil penelitiannya. Dia menyampaikan, penelitian ini memakan waktu empat bulan dengan lokasi penelitian sembilan kabupaten yakni Deliserdang, Langkat, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Madina, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah.

Sesuai dengan penelitian sinergitas antara kepala desa dan BPD di Sumut. Dari sembilan kabupaten tersebut diambil sampel BPD 53 orang, kepala desa 53 orang, dan masyarakat 176 orang.

Hasil yang ditemukan antara lain di BPD yakni pendidikan : SD (6%), SMP (7%), SMU (57%), D1-D3 (4%), S1 (15%), S2-S3 (1%). Pekerjaan: PNS/TNI/Polri (2%), pegawai swasta (9%), wiraswasta (25%), lainnya (64%) dan keterlibatan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni tahap perencanaan (68%), tahap pelaksanaan (64%), pasca pelaksanaan (64%), peran dan fungsi BPD (77%), pemilihan BPD (66%).

Kemudian, kepala desa. Pendidikan: SMP (7%), SMU (67%), D1-D3 (6%), S1 (19%), S2-S3 (1%). Pekerjaan: PNS/TNI/Polri (6%), pegawai swasta (0%), wiraswasta (13%), lainnya (81%). Proses pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan BPD yakni tahap perencanaan (87%), tahap pelaksanaan (89%), permasalahan dengan BPD (perbedaan pendapat antara kepala desa dan BPD terkait keuangan/anggaran dan program desa (56%), peran dan fungsi kepala desa (81%), pasca pelaksanaan program/kegiatan (83%).

Sedangkan masyarakat. Pendidikan : SD (21%), SMP (23%), SMU (48%), D1-D3 (3%), S1 (5%). Pekerjaan: PNS/TNI/Polri (2%), pegawai swasta (3%), wiraswasta (45%), lainnya (49%) . Proses pelaksanaan pemerintahan desa yang melibatkan masyarakat yakni tahap perencanaan program (71%), tahap pelaksanaan program pembangunan desa (76%), peran dan fungsi BPD (78%), pasca pelaksanaan program/kegiatan (68%).

Terkait hal itu, peneliti mengajukan rekomendasi. Rekomendasi itu antara lain Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota harus melakukan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan SDM kepala desa dan BPD. Pemerintah kabupaten/kota harus menerapkan persyaratan yang sebenarnya terhadap calon kepala desa dan anggota BPD.

Selanjutnya, Pemprovsu dan pemerintah kabupaten/kota harus menerbitkan Perda tentang Pembinaan terhadap Kepala Desa dan BPD. Kemudian Pemprovsu hendaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengubah Pasal 27 UUDes jo Pasal 48 PP No.43/2014, yang menentukan kewajiban kepala desa untuk memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, agar laporan pertanggungjawaban kepala desa itu mendapat persetujuan dan pengesahan secara tertulis dari BPD.

Dalam kesempatan itu Erwinsyah memakaikan jaket bertuliskan “Mari Kita Majukan Desa di Sumut” kepada Kepala Desa Medan Estate yang berhasil mengelola PAD di desanya dengan baik. Pemberian jaket ini juga untuk memberi motivasi kepada kepala desa yang lain agar bisa mengelola PAD desanya. (bara)

Tinggalkan Balasan